Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Dermawan.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Langkah Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih meninggalkan Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) saat penyampaian KUA-PPAS APBD 2027, Selasa (28/7/2026) kemarin, bukan tanpa alasan.

Di balik aksi walk out tersebut, fraksi berlambang banteng itu menilai masih ada sejumlah program dalam visi-misi Kukar Idaman Terbaik yang perlu diperdalam, terlebih di tengah menyusutnya kemampuan anggaran daerah.

Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Dermawan mengatakan, sikap yang diambil saat rapat paripurna tersebut lahir dari inisiatif anggota fraksi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.

“Teman-teman merasa bahwa mereka adalah bagian dari Kukar Idaman Terbaik, sehingga ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi berkenaan dengan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya saat di hubungi pada Rabu (29/7/2026).

Rahmad juga meluruskan spekulasi mengenai pihak yang berada di balik aksi walk out. Ia memastikan langkah tersebut bukan instruksi dari jajaran pimpinan PDI Perjuangan maupun Ketua DPC PDI Perjuangan.

“Jadi tidak ada kaitannya dengan perintah Wakil Bupati atau Ketua DPC kami. Inisiatif ini memang hadir dan lahir dari teman-teman anggota fraksi,” tegasnya.

Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah sektor pendidikan.

Pelaksanaan program seragam sekolah gratis dinilai masih menyisakan persoalan pada sisi teknis dan ketepatan waktu.

“Misalnya tahun ajaran sudah berjalan, tetapi baju seragamnya belum ada. Itu salah satu contohnya,” ungkapnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program itu nantinya diharapkan dapat membuat bantuan seragam diterima sesuai kebutuhan siswa, terutama ketika memasuki tahun ajaran baru.

“Nanti kita akan coba perbaiki lagi di sana, supaya dari sisi waktu dan timing-nya kita perketat lagi agar sesuai dengan jadwal,” kata dia.

Perhatian fraksi tidak hanya tertuju pada sektor pendidikan. Sejumlah program unggulan lainnya juga akan dicermati untuk menentukan bagaimana pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

“Kemudian ada program-program unggulan kita, mulai dari berobat gratis, RTKu Terbaik, dan lain sebagainya yang memang harus kita perkuat dengan menyesuaikan kondisi anggaran hari ini,” jelasnya.

Persoalan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama.

Menurutnya, penyusutan anggaran membuat pemerintah bersama DPRD harus kembali melihat program yang menjadi prioritas tanpa meninggalkan tujuan Kukar Idaman Terbaik.

“Karena anggaran kita sekarang sedang mengalami penyusutan dan pengurangan yang begitu besar. Sehingga ada bagian-bagian yang harus kita sesuaikan kembali dengan cita-cita kita dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” ucapnya.

Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kukar dinilai tetap tinggi.

Kondisi itu membuat Fraksi PDI Perjuangan memandang perlunya keseimbangan antara program yang dijanjikan dengan kemampuan anggaran untuk merealisasikannya.

“Karena kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati nanti, dalam tanda kutip, terjerumus pada janji-janji politik semata. Jangan sampai seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, aksi walk out tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kontrol fraksi terhadap proses penyusunan kebijakan anggaran.

Ia menyebut masih ada beberapa hal yang ingin dikoreksi maupun dipelajari lebih mendalam sebelum kebijakan tersebut berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Rasa sayang dan cinta kami terhadap pemerintah salah satunya diwujudkan melalui bentuk kontrol tadi. Kami ingin mengoreksi beberapa hal dan memperdalamnya,” tuturnya.

Rahmad juga merespons munculnya penilaian bahwa sikap Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan konstelasi politik tertentu.

Berbagai penafsiran yang muncul setelah walk out dinilainya sebagai bagian dari dinamika di lembaga legislatif.

“Kalau hari ini ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa ada konstelasi politik dan lain sebagainya, saya pikir itu biasa saja. Namanya juga kita berdinamika di DPR, apalagi ketika berbicara anggaran yang selalu dikaitkan dengan hal-hal tersebut,” jelasnya.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, pendalaman terhadap kebijakan anggaran diarahkan agar visi dan misi kepala daerah tetap dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya sampai kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk rasa sayang kami terhadap pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Kriz)